E-KTP
Kartu Tanda Penduduk elektronik atau electronic-KTP (e-KTP) adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi.Program e-KTP diluncurkan oleh Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia pada bulan Februari 2011 dimana pelaksanannya terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk...
Maandag 23 Desember 2013
Vrydag 20 Desember 2013
BPD
BPD
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.
Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun...
Dinsdag 17 September 2013
Struktur Organisasi
Sruktur organisasi kelurahan Kertonatan terdiri dari sembilan anggota pegawai yang terdiri dari 1 kepala desa, dua kepala dusun 1 sekretaris desa dan empat kaur , untuk bagan struktur organisasinya seperti terlihat pada gambar di bawah ini....
Ijin Mendirikan Bangunan
Persyaratan
Mengisi Blangko Permohonan diketahui oleh Kades/Lurah dan Camat setempat dilampiri:
1. FC. KTP bagi Pemohon perorangan dan Akta pendirian bagi permohonan berbadan hokum (rangkap
2. FC. Sertifikat tanah pekarangan/surat keterangan kepemilikan tanah, IPPT/ijin perubahan penggunaan tanah bagi yang berbadan hukum (rangkap 3).
3. Gambar Teknik Bangunan (rangkap 3).
4. Persetujuan tetangga sekitar (untuk bangunan bertingkat, bentang panjang, bangunan tempat usaha dan tempat ibadah).
5. Rekomendasi...
Akta Kelahiran
Akta KelahiranPelayanan Pelaporan KelahiranLokasi Pelayanan : Kantor Kelurahan KertonatanWaktu Pelayanan : senin - jumat jam 08.00 - 15.00Biaya : Rp. 10.000,- Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya.Sebagai hasil pelaporan kelahiran, diterbitkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.PersyaratanUntuk memperoleh Pelayanan...
KK
PELAYANAN KK
Lokasi
Pelayanan : Kantor Kelurahan Kertonatan
Waktu
Pelayanan : Hari kerja senin - sabtu dari jam 07.00 - 12.00
Tarif : -
Kartu
Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan,
hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap
keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan
anggota keluarganya. Kartu keluarga dicetak rangkap 4 yang masing-masing
dipegang oleh :
a. Kepala
Keluarga (Iembar pertama);
b. Ketua
Rukun Tetangga (Iembar kedua).
c....
e-KTP
LAYANAN e-KTP
Kartu Tanda Penduduk elektronik
atau electronic-KTP (e-KTP) adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat
secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya
berfungsi secara komputerisasi.Program e-KTP diluncurkan oleh Kementerian Dalam
NegeriRepublik Indonesia pada bulan Februari 2011 dimana pelaksanannya terbagi
dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30
April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2348 kecamatan dan 197
kabupaten/kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105...
POSYANDU
POSYANDU
Pos Pelayanan
Keluarga Berencana - Kesehatan Terpadu (Posyandu) adalah kegiatan kesehatan
dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh
petugas kesehatan. Jadi, Posyandu merupakan kegiatan swadaya dari masyarakat di
bidang kesehatan dengan penanggung jawab kepala desa. A.A. Gde Muninjaya
mengatakan : ”Pelayanan kesehatan terpadu (yandu) adalah suatu bentuk
keterpaduan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di suatu wilayah kerja
Puskesmas. Tempat pelaksanaan pelayanan program terpadu di balai dusun, balai...
KOPERASI
KOPERASI
Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan
dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan
kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas
kekeluargaan.
Fungsi dan peran koperasi
Indonesia
Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4
dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu
mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya
mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat,
mengembangkan...
KARANG TARUNA
KARANG TARUNA
Karang Taruna adalah
organisasi kepemudaan di Indonesia. Karang Taruna merupakan wadah pengembangan
generasi muda nonpartisan, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung
jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah
Desa / Kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang terutama bergerak
dibidang kesejahteraan sosial. Sebagai organisasi sosial kepemudaan Karang
Taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam
upaya mengembangkan kegiatan ekonomis produktif dengan...
PKK
PKK
Pembinaan Kesejahteraan
Keluarga, disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan
wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. PKK terkenal
akan "10 program pokok"-nya.
10 Program Pokok PKK pada
hakekatnya merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu
Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila
Gotong Royong
Pangan
Sandang
Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga
Pendidikan dan
Ketrampilan
Kesehatan
Pengembangan
Kehidupan Berkoperasi
Kelestarian
Lingkungan Hidup
Perencanaan
Sehat
...
BPD
BPD
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai
"parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era
otonomi daerah di Indonesia.
Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan
keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi,
pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD
adalah 6 tahun...